penagihan DC ( debt collector ) semakin brutal inilah komentar praktisi hukum lembakum indonesia


Sharing is caring!

[23/5 13.15] Anton Garka: Salah satu teror dari DC … bagaimana menurut senior senior…ini yang perlu kita lindungi karena semakin hari penagihan DC semakin brutal.


[23/5 13.33] Dr.Drs Jorry Sam M.Hum Psikolog: Setelah menyimak Voicecall ini, DC telah melakukan pressure Psikis terhdp Nasabahnya.

ijin komentar,
Langkah sahabat kita jika berada di lokasi tsb, perlu di kordinasikan dg pihak lingkungan (RT,RW) utk memproteksi agar tdk terjadi sesuatu terhdp nasabah (Hak Asasi Manusia bersifat universal)

Nasabah tsb memiliki Hak atas Perlindungan Hukum sesuai dg aturan yg telah ditetapkan (bahkan instruksi Kapolri DC hrs ditindak).

Mengacu UU 16/20111 tentang Bantuan Hukum.

Negara telah mengimplementasikan Undang2 sesuai dg:
1. Equality before the Law,
2. Acces to Justice dan
3. Pra pradilan

Silahkan sahabat, melakukan suatu praxis real bagi nasabah yg mengalami pressure. Krn perilaku DC sdh tdk dpt di tolerir.🙏🤝🙏
[23/5 13.59] A. Dryans: Kadang dengan melihat fenomena seperti ini Kebijakan leasing yang yang tidak memiliki badan hukum memaksakan golongan sepihak menyikapi kebutuhan pihak para pengusaha yang sebenarnya mempersulit rakyat, masih ada di negara ini bahasa abadi RENTENIR yang di legalkan pemerintah, apapun dalih FINANCE rentan dengan pelanggaran hukum, sampaikan pa Ketum Lembakum garuda khatulistiwa kepada klien terkasih ibu Mega untuk bergabung di lembakum agar bisa meyumpel mulut busuk debt collector itu, apapun yang di katakan dia itu sudah melewati batas kemanusiaan 😡
[23/5 14.08] Doan Hadiansyah S.H: Penjelasan yang berarti dan bermakna bagi masyarakat yang belum paham soal hukum terlebih dgn DC..mantab pa pembina 🙏🙏🙏👍⚖ pencerahan yang berarti.
[23/5 15.23] Kartika Sari Ayu Dewi SH: saran saya datangi kantor Anz nya minta dipertemukan dengan dept head coll minta dihapuskan bunganya dan minta keringanan pelunasan.. (biasanya pihak bank kasih bbrp option) ini bisa, krna pd dasarnya kartu kredit itu sdh dicover oleh visa master yg mana kalo utk kasus cc bank sbnrnya tdk dirugikan (tp bkn berarti kita santai dan tdk bayar) artinya debitur hanya berurusan personal dgn pihak bank.. kalo mereka mengancam, merampas atau melakukan teror ini sdh temasuk TP dan bisa dilaporkan.
[23/5 16.21] Xlll John Arianto: Izin rembug, utk kasus CC (credit card), biasanya pihak bank berkilah urusan penagihan diserahkan ke pihak III. Kita bisa telusuri PK (perjanjian kredit) dgn bank penerbit CC apakah ada klausul boleh mengalihkan ke pihak III tanpa persetujuan nasabah. Dan betul dalam kasus tunggakan CC pihak bank tidak rugi, karena dicover asuransi kredit. Ini utk kasus CC dan KTA (Kredit Tanpa Agunan). Mohon diralat klu keliru.
[23/5 19.25] Kartika Sari Ayu Dewi SH: betul hadapi baik2, kalo mereka melakukan hal2 dluar kewajaran.. seperti mengancam, merampas atau merusak property rmh anda silahkan laporkan.. tambah enak 👍🏻
[23/5 19.28] Kartika Sari Ayu Dewi SH: noted : untuk semua pemegang cc (apalagi mohon maaf bila terjadi wanprestasi atas pembayarannya) tolong agar tidak menabung atau menyimpan uang di bank tsb FYI bank swasta tidak segan memblokir dana nasabah yv terkait dgn hutang piutang cc.. ini berlaku tdk hanya utk si pemegang cc tp utk seluruh keluarganya yg terdapat dalam 1 KK (kartu keluarga) jd hati2 saudaraku. nuhun 🙏🏻
[23/5 23.20] Xlll John Arianto: Di PK (Perjanjian Kredit) atau dokumen berkedudukan hukum sejenis; apakah tercantum bolehnya pelimpahan proses penagihan ke Pihak III…? Kalau ternyata tidak ada klausul tsb, pihak Bank penerbit CC apakah bisa kena gugatan….? Karena mengalihkan sebagian dan/atau seluruh proses kpd Pihak III tanpa seizin Nasabah…? Mohon pencerahan
[23/5 23.35] Kartika Sari Ayu Dewi SH: sebetulnya memang memungkinkan untuk pihak bank (penerbit kartu kredit) menyewa tenaga penagihan dari pihak lain untuk membantu tugasnya hal ini juga ada dalam peraturan BI no 14/02/2012.. tetapi dalam kinerjanya seseorang yg bertugas utk menagih atas nama bank tsb tentu saja harus mengikuti peraturan.. kurang lebih pointnya sebagai berikut :

Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, Penerbit Kartu Kredit (Bank) wajib memastikan bahwa tenaga penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit, antara lain:

a)    penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Pemegang Kartu Kredit;

b)    penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;

c)    penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;

d)    penagihan menggunakan sarana komunikasidilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;

e)    penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;

f)    penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit;

g)    penagihan di luar tempat dan/atau waktu tersebut di atas, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.

semoga berkenan 🙏🏻

[23/5 23.42] Ari Nugroho Garka: Sesuai ketentuan P-OJK Nomor 29 bahwa perusahaan pembiayaan dapat bekerja sama ke pihak ketiga sebagai agent collection.
Namun juga diatur tentang kewajiban sertifikasi Dari appi
[23/5 23.48] Xlll John Arianto: Noted Ibu @⁨Kartika Sari Ayu Dewi SH⁩ dan Pak Ari Nugroho. Pada dasarnya baik melalui PBI maupun POJK ketentuannya sudah ada utk penggunaan jasa penagihan outsource. Tinggal bagaimana sikap dari jasa penagih tsb yang kadang tidak sesuai dgn standar etika penagihan perbankan. Terima kasih utk pencerahannya.
[23/5 23.49] Kartika Sari Ayu Dewi SH: bagi rekan2 dan saudara2ku ku semua silahkan apabila ada yg mau bertanya terkait hal2 hutang piutang perbankan dan kaitannya dengan debt coll. rekan2 disini siap membantu 🙏🏻🙏🏻
[23/5 23.55] Xlll John Arianto: Poin (a), (b) dan (d) paling sering dilanggar Bu Chika. Bagaimana pihak nasabah bisa protes balik kalau privacy keluarga dia sampai diganggu?
[24/5 00.01] Kartika Sari Ayu Dewi SH: baik pak john sy akan coba jawab mengenai perihal pasal yg dapat menjerat seseorang (debt collector) dalam menjalankan tugasnya dengan semena2.. kita bisa merunut ke pasal kuhp asalkan debitur dibekali dengan pemahaman hukum yg baik..

Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh Preman Debt Collector berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Pasal 368 KUHP

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Penjelasan Pasal 368 adalah sebagai berikut :

a. Kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” (afpersing).

Pemeras itu pekerjaannya: 1) memaksa orang lain; 2) untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang; 3) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. (pada Pasal 335, elemen ini bukan syarat).

b. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

1) Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan; 2) Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum; 3) Kekerasan berdasarkan catatan pada Pasal 89, yaitu jika memaksanya itu dengan akan menista, membuka rahasia maka hal ini dikenakan Pasal 369.

c. Pemerasan dalam kalangan keluarga adalah delik aduan (Pasal 370), tetapi apabila kekerasan itu demikian rupa sehingga menimbulkan “penganiayaan”, maka tentang penganiayaannya ini senantiasa dapat dituntut (tidak perlu ada pangaduan);

d. Tindak pidana pemerasan sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

2. Pasal 369 KUHP

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

3. Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun
[24/5 00.02] Ari Nugroho Garka: Mantap…
*Close discussion..*
Sekedar masukan jika tujuan diskusi Saya rasa utuk menggali, mengasah, mempertajam instink saudara2 yg lain dalam berlatih mencari celah Hukum pasal Demi pasal sesuai kronologis kejadian.
Mungkin lebih pada mengedepankan menggali pemahaman kita.

Penjelasan sangat akurat.
Terima kasih 🙏🙏🙏
[24/5 00.27] Sihabudin zuhri Ketum LAN: Izin sekedar share fenomena update sekarang , dikarenakan masyarakat luas sdh banyak yg tahu perihal kelemahan Leasing dan atau consumer finance , terkadang sekarang timbul pelanggaran baru yg dilakukan oleh oknum debitur”stakeholder” yg sengaja gagal bayar,dan ketika diminta kewajibanya saat gagal bayar mereka memakai jurus jurus tsb…ini yg harus kita sikapi tentang Equally before the law dan hakekat azas keadilanya..
Mohon pencerahanya???
[24/5 01.00] Ari Nugroho Garka: Ini yg justru menjadi kekhawatiran..
Perlu difahami sejarah lahirx fidusia awalx karn terjadi krimon the 98 fidusia lahir sebagai uu lex spesialis utuk menjamin investor yakin danax Aman investor di negara Kita, namun perusahaanx pembiayaan mencari celah until mengeruk keuntungan dgn pelaksanaan memanfaatkan ketidak tauan masyarakat tentang Hukum, saat ini praktisi Hukum sdh akhirx jg menemukan cela dlm membentengi perlakuan pelaku usaha dlm Hal ini leasing Dan perbankan.
Dilemma… Itu yg terjadi krn Hukum berada di tengah dituntut mampu membentuk keseimbangan antara debitur Dan pelaku usaha dgn mengedepankan prinsip mempunyai hak yg sama dimata Hukum sesuai amanah uu.
Sebagai praktisi Hukum tentu Kita tdk menginginkan masyarakat teredukasi utuk tdk memiliki niat gagal bayar yg efekx kedepan tentu berpengaruh pada perputaran ekonomi di negara ini yg mengakibaktkan bank berdampak sistemik.
Mari Kita juga elegan menyikapi jika memang pelaku usaha yg salah ya Kita bela debitur namun jika debitur yg salah jgn jg Kita secara brutal membela, fahami kondisi debitur dmn ketidak mauan Dan ketidak mampuan adalah 2 Hal yg sulit dibedakan.

Salam
Ari Nugroho
[24/5 01.10] Ari Nugroho Garka: Dengan naungan lembakum Kita berharap semua anggota agar tidak bosan belajar mengupgrade kemampuan skill keilmuan akademis tentang hukum secara utuh tdk setengah2 sehingga menghasilkan kebijakan, keputusan yg bijak win win solution yg saling menguntungkan Dan tidak merugikan kawan maupun lawan, setiap penanganan, pendampingan suatu perkara dalam upaya mencari kepastian hukum
[24/5 01.15] Sihabudin zuhri Ketum LAN: Sepakat pak sekjend inilah pentingnya diskusi dan juda diklat nasional utk mengasah dan menperdalam knowledge kita bersama sama..
Foundation Of Justice⚖⚖⚖
[24/5 01.23] Ari Nugroho Garka: Siap pembina…
Sekaligus mengukur sejauh Mana tingkat kedewasaan Kita menyikapi kemampuan tentang hukum yg dapat berdampak Ramah terhadap kehidupan bersosial, krn dlm Hukum tdk cukup hafal pasal Dan pintar mencari cela, namun tentu lebih penting bermanfaat utuk hajat hidup masyarakat luas

 

Lembakum-indonesia
  • 47
    Shares