Mengawal ke-bhinneka-an yang Fitri menjelang Pilkada Serentak, Menuju Kemenangan Indonesia pada Pemilu 2019 pasca pilkada serentak 2018


Sharing is caring!

Dr. H. Firman Candra, SE, SH, MH
Klinik Hukum LEMBAKUM INDONESIA Bekasi, 29 Juni 2018

Pelaksanaan Pilkada serentak 2018 yang digelar di 171 daerah se Indonesia pada tanggal 27 juni 2018 lalu pada 17 propinsi, 39 kota dan 115 kabupaten berlangsung damai, tentram tanpa ada isu isu yang bisa mencederai proses demokrasi dan itu adalah parameter kedewasaan pemilih di Indonesia saat, juga dengan tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut memilih melejit diatas target KPU sendiri yaitu 78%, seperti di beberapa daerah seperti Kota cimahi partisipasi nya mencapai 80,81% (infopemilu.kpu.go.id).

Sebuah Pemilu memerlukan partisipasi politik. Dimana pengertian partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan kebijakan pemerintah. Herbert McClosky mengatakan bahwa
partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara untuk mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum. Akan tetapi dalam konteks pemilihan umum, terdapat sejumlah warga yang memiliki pandangan tersendiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau yang disebut dengan golput. Hal ini menunjukkan tingkat patisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum semakin menurun.

Laza Kekic, Direktur the EIU dalam “The Economist Intelligence Unit’s index of democracy” (2007) juga menggarisbawahi kaitan yang sangat erat antara kehadiran pemilih dengan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Secara umum, katanya, negara dengan demokrasi yang telah terbangun dengan kokoh memiliki voter turnout lebih dari 70%. Robert Dahl (1994) juga mengatakan bahwa partisipasi merupakan hal pokok dari dimensi demokrasi.

Partisipasi pada pilkada 2018 juga merupakan next step menuju Pemilu 2019 (pemilu legislatif dan pemilu presiden). Sebab, dalam perhelatan Pilkada sekarang kontestasi elektoral akan terkuras sekitar 68,3 persen dari jumlah daftar pemilih tetap. Tingginya partisipasi di Pilkada 2018 akan menjadi testing water menuju Pemilu 2019.

Menakar persiapan 2019 baik parpol, caleg dan bakal calon presiden dan wakil untuk segera menganalisa hasil pilkada serentak 2018 ini dan mungkin segera men-fokuskan pada daerah daerah lumbung suara atau lumbung electoral seperti Jumlah pemilih di Jawa Barat adalah 31 juta, Jawa Timur adalah yang terbanyak kedua dengan 30 pemilih, sedangkan Jawa Tengah berjumlah 27 juta yang menempati terbanyak ketiga. Jika dijumlah angkanya mencapai lebih dari 88 juta pemilih atau separuh lebih dari total DPT Pilkada serentak 2018 dan diharapkan pemenang pilkada di tiga daerah (hasil quick count sementara : Jawa Barat Ridwan Kamil, Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa) dapat menarik massa di daerah tersebut untuk meraup suara di Pilpres 2019. Selain itu yang penting juga adalah figur dari pasangan capres dan cawapres juga dan terakhir jangan dilupakan adalah Pemilih Pemula/milenial adalah mereka yang lahir dalam rentang 1981- 1999 (Pew Research Center, 2010). Dalam konteks perilaku pemilih, kelompok ini tergolong jenis pemilih rasional (kritis). Mayoritas mereka pengguna media sosial dan melek informasi. Survei CSIS pada Agustus 2017 menyebutkan, sebanyak 81,7% generasi milenial pengguna Facebook, 70,3% menggunakan Whatsapp, dan 54,7% memiliki Instagram.

Terakhir adalah penegakan hukum adalah sangat penting agar bisa menjadi peredam potensi munculnya konflik sosial di masyarakat sehingga kemenangan di Pilkada, Pileg dan Pilpres 2019 harus menjadi kemenangan Indonesia.

 

LEMBAKUM INDONESI, Jakarta, – Tulisan ini adalah spontanitas menyikapi selalu adanya perbedaan dan pola pikir pada masyarakat di hari yang fitri dan menjelang Pilkada Serentak 2018, sehingga bisa me-minimize syahwat sangka yang belum tentu benar.

Pada hari yang Fitri dapat dimaknai juga sebagai Fitrah, yaitu kembali ke sifat asal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dikorelasikan dengan Indonesia yang merupakan sebuah negara kepulauan, dengan pemandangan yang indah dan yang terbesar di dunia, terdiri dari 17.504 pulau, dengan jumlah populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2017, serta terdiri atas 1.340 suku bangsa, juga terdapat 6 agama resmi yang diakui Negara.

Memiliki 546 bahasa daerah dengan bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia. Kebhinekaan yang ada di Indonesia adalah suatu kekayaan dan keindahan sekaligus dapat menjadi suatu ujian karena isu kebhinekaan sepatutnya bisa menghindari konfik ‘horizontal maupun vertikal’ di masyarakat.

Dalam upaya memperkuat kebhinekaan, pemerintah selayaknya melaksanakan beberapa program dan mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya menegakkan hukum secara tegas sesuai konstitusi, membangun kembali gotong royong, membangun kepercayaan diantara anak bangsa, mencegah diskriminasi, mengembangkan semangat musyawarah, dan lain-lain.

Himbauan dari Dr. H. Firman Candra, SE, SH, MH menyampaikan,kita sebagai generasi muda penerus bangsa, marilah kita turut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan saling bertoleransi, saling menghargai, menghormati serta tidak bersikap etnosentrisme. Jangan sampai kebhinekaan yang ada justru membuat kita lemah dan memicu konflik,” Ujarnya. 

Menjelang Pilkada serentak 2018 dan kita semua sudah masuk Tahun Politik, perlunya kedewasaan masyarakat dan Pemerintah untuk bisa mengelola potensi konflik yang pasti ada dan menghindari syahwat sangka, bagi yang memiliki hak pilih, gunakan hak pilihnya dengan memilih pemimpin sesuai hati nurani karena akan akan memimpin daerah kita selama 5 tahun kedepan,” sambung Firman.

Tambahnya lagi,”Beberapa pola yang biasanya akan muncul dalam pemilihan dan semestinya dihindari seperti : Black Campaign, ujaran kebencian, hoax, money politics dan mungkin serangan fajar yang masih massive dan sistemik muncul menjelang pencoblosan suara,”katanya.

Kesimpulannya,” NKRI terlalu besar untuk dijadikan test case ini dan saatnya Lembakum Indonesia yang sudah ada di seluruh Indonesia untuk menjadi Garda terdepan dan pengawal Indah nya sebuah demokrasi sehingga Negara Indonesia tidak bisa dikoyak oleh syahwat politik sesaat demi keuntungan sesaat pada keberpihakan kelompok saja,” tutup DR. Firman.(Red)

Bekasi, 21 Juni 2018

Klinik Hukum Oleh : Dr. H. Firman Candra, SE, SH, MH

Kepala departemen SDM LEMBAKUM PADJAJARAN

R Tursina Lembakum: Diharapkan Pemilih pemula/milenial, dapat menentukan dalam Pemilihan legislatif maupun Pemilihan Presiden dan wakilnya..
Dikarenakan Generasi milenial memiliki sipat kreatif, Percaya diri, tidak loyal Dan tidak Ingin menjadi objek Politik..

Direktur SDM LEMBAKUM INDONESIA

Dr.Drs Jorry Sam M.Hum Psikolog

Paparan dan Eksplanasi Dr. H. Firman Chandra yg Tepat dan Realistis dalam konteks kekinian Pimilukada simultan 27 Juni 2018 dan Pilpres serta DPR RI thn 2019 mendatang

Dewan pengawas LPK-LI Bamansyah S.H

 

Bagaimana dengan lembaga survei yg membingungkan masyarakat.
1. Apakah mereka punya landasan hukum untuk mengeluarkan data survei dan Quick Count.
2. Siapakah yg berhak menuntut dgn hasil survei mereka.
3. Apa sangsi yg dikenakan kepada lembaga survei yang hasilnya tidak sesuai dengan ketentuan yg berlaku.
4. Apa yg bisa Lembakum lakukan agar lembaga survei ini bermain fair play.


Dr H Firman Adi candra S.E S.H M.H: Jawaban nya mungkin bs dianalisa juga agar kita bs memahami mengapa lembaga survey ada dan bagaimana mekanisme tupoksi nya

Sejarah lembaga survey dì indonesia bukan sesuatu yang baru. Sejak Indonesia masih bernama Hindia-Belanda, aktivis politik Bumiputera sudah mengenal Politik-politioneele overzichten van Nederlandsch-Indie (PPO), sebuah lembaga survei milik Belanda yang data-datanya kerap pula dijadikan patokan yang sahih.

Namun karena keterkaitan kegiatan politik makalembaga ini terus meredup saat memasuki era pertama kepemimpinan Indonesia, hingga kekuasaan Orde Baru berakhir.

Tahun 1930-an. Di Amerika Serikat tren ini dipelopori metode Gallup Poll, sebuah survei untuk menggambarkan opini publik. George Gallup adalah ahli statistik yang berhasil menyajikan data faktual dalam meramal kemenangan Franklin D. Roosevelt atas Alfred M. Landon. Pemilihan Presiden (Pilpres) AS pada tahun 1936

Lembaga survei harus memiliki etika, prinsip, dan hrs memiliki integritas, transparansi, dan independensi, ada lembaga survei yang baik, namun jauh lebih banyak lembaga yang buruk, jika dilihat dari metodologi penarikan sampelnya.

Kenetralan lembaga survei Di Indonesia pernah diuji jelang Pilpres 2014 lalu. Tepatnya ketika Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memutuskan untuk mengeluarkan Jaringan Suara Indonesia (JSI) serta Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dari keanggotaan mereka setelah dianggap tidak kredibel dan mengeluarkan hasil tidak komprehensif

Lembaga survey sudah menjadi bagian demokrasi yang fundamental dan menjelma dalam sebuah pesta demokrasi yang menyenangkan bila dilakukan secara benar

Jawaban singkatnya:
1. Lembaga survey menyajikan data statistik bukan data hukum berdasarkan kuisioner yang disebarkan secara random
2. Mereka punya Asosiasi namanya persepi dan pasti ada kode etik di Asosiasi tsb dan 2014 ada 2 lembaga survey yg dikeluarkan
3. Hampir sama dgn no 2
4. Saya berharap Lembakum juga memiliki lembaga survey juga sehingga Lembakum bisa mengawal dengan baik hajatan nasional tersebut sekaligus mengawal penegakan hukum di NKRI yang kita cintai bersama ini

Demikianlah jawaban nya.

pembina YLI
Mekanisme untuk memiliki lembaga survey sangat perlu di perhatikan agar menjadi ketentuan informasi bagi masyarakat yang tidak keberpihakan 🙏mungkin ke depan GALIBARA sebagai lembaga badan otonom bisa menagendakan Rencana program tersebut yang mulai di persiapkan dalam agenda kerja lembaga

 

Lembakum-indonesia
  • 3
    Shares