Diskusi LEMBAKUM indonesia terkait  putusan MA-RI Mengabulkan sebagian Permohonan Pembatalan PERMENKUMHAM-RI Nomor 1 tahun 2018


Sharing is caring!

Tulisan ini intisari dari diskusi hukum di group VIP LEMBAKUM INDONESIA di unggah di web. Id sebagai sarana informasi kepada seluruh anggota lembakum dan lembaga badan otonom yang merupakan Fakta bersifa objektif pengertian lebih mengutamakan data dan realita yang ada sesuai kebutuhan informasi di masyarakat,  penulis  mengesampingkan pandangan personal dan kita akan menganalisa secara menyeluruh atas permasalahan permenkumham no 1 tahun 18 tentang PARALEGAL  yang berkembang saat ini.

Tersiar kabar bahwa Sekelompok Advokat mencoba melakukan uji materi terhadap Permenkumham no 1 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Menurut mereka permenkumham no 1 tahun 2018 dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam uu 18 no 2003 tentang Advokat, sehingga menurutnya cacat hukum berikut apa yang menjadi keberatan :

Batasan usia minimal 18 tahun pasal 4 huruf b
Pengetahuan advokasi pasal 4 huruf c
Pemberian bantuan secara litigasi maupun non litigasi pasal 11
Penyelenggaraan bantuan hukum pasal 7

Menyikapi diskusi tentang paralegal, menilai tepat atau tidaknya uji materi yang di kabulkan mahkamah Agung Republik Indonesia ( MA-RI ), sebelum menjelaskan lebih jauh terkait topik pembahasa, Alangkah baiknya kita mencoba kembali memahami struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga kita bisa menentuan dengan tepat apa dan bagaimana kedudukan dari permenkumham no 1 Tahun 2018

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi warga negaranya, perlu kita ingat bahwa negara republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Berdasarkan UU no 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tata susunan norma hukum di Indonesia yang tertinggi adalah Pembukaan UUD 1945, sedangkan peraturan menteri berada 1 tingkat dibawah peraturan presiden dan diatas peraturan kepala lembaga pemerintah non departemen.

Fungsi permenkumham no 1 Tahun 2018 ini salah satu manifestasi pelimpahan kewenangan kepada pembantu Presiden yang membidangi persoalan hukum dan HAM yang diberikan oleh UU no 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang kita tahu adalah simbol Penghormatan terhadap martabat dan hak asasi warga negara ini berlaku pula dalam proses penegakan hukum di indonesia.

Bentuk nyata proses penegakan hukum yang menjunjung martabat warga negara adalah dengan menerapkan asas keseimbangan yang menyebabkan aparat penegak hukum mempunyai dua peran, yaitu sebagai pelindung kepentingan masyarakat, sekaligus sebagai pelindung harkat dan martabat dari warga negara, sebagai tanggung jawab nasional yang memiliki cita luhur demi terciptanya keadilan yang seutuhnya bagi masyarakat, paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.

permasalahan ketika MAHKAMAH AGUNG menyetujui tuntutan adalah pada sudut pandang bahwa advokat yang sudah memiliki kode etik sehingga bisa menentuk.
an zona kerja dalam menjalankan profesinya. Sementara, paralegal sama sekali belum mempunyai kode etik, yang jadi permasalahan apbila ada paralegal yang melakukan maladministrasi tak bisa dimintai pertanggungjawaban etik.

Secara substansi, permenkumham no 1 Tahun 2018 ini hanya mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana amanat UU Bantuan Hukum terutama pasal 6 ayat (2) bahwa pemberian bantuan hukum ini diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Hukum sesuai Undang-undang ini. Dalam permenkumham sudah dijelaskan dalam pasal 2 bahwa Paralegal yang dimaksud dalam peraturan ini adalah yang sudah terdaftar pada pemberi Bantuan Hukum. Sedangkan pemberi Bantuan Hukum dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) UU Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Berbadan hukum,Terakreditasi berdasarkan UU,Memiliki kantor atau sekretariat tetap,Memiliki pengurus dan,Memiliki program bantuan hukum, Dalam ketentuan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 disebutkan juga bahwa pemberian bantuan hukum litigasi oleh paralegal adalah pendampingan advokat, artinya pemberi bantuan hukum harus memiliki minimal 1 Advokat yang memiliki ijin praktek. Sehingga pada pelaksanaannya tidak melanggar prinsip-prinsip hukum acara.

Berdasarkan hal tersebut, maka uji materi terhadap permenkumham no 1/2018 ini memiliki beberapa catatan yaitu:

Uji materi dapat dilakukan terhadap UU diatasnya, maka seharusnya uji materi ini dilakukan terhadap UU no 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kurang tepat jika permenkumhan ini di uji terhadap UU no 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Ruang lingkup pekerjaan Paralegal memang bersinggungan dengan advokat, namun tidak bisa disejajarkan. Keduanya bisa saling melengkapi karena ada banyak hal yang hanya memungkinkan dilakukan oleh paralegal, dan ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh Advokat.

Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki ijin praktek Advokat juga terikat pada kode etik advokat, sehingga dalam pemberian bantuan hukum litigasi akan patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa keberadaan paralegal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (terutama masyarakat miskin) untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sehingga ruang lingkup kerjanya lebih kepada penguatan kapasitas masyarakat terkait hukum dan bersifat programatik bukan kasuistik. Itulah alasan utama kenapa Paralegal harus memiliki pengetahuan advokasi secara menyeluruh, dan ini bukan dalam maksud untuk meniadakan pendidikan hukum.

Kita di lembakum harus menepis semua prasangka bahwa tidak semua paralegal bergerak di wilayah abu-abu tanpa standar etik, namun ketika kita sikapi sudah jelas marwah LEMBAGA adalah di atur oleh undang undang yang mewakili oprasi kerja di masyarakat

LEMBAKUM INDONESIA Di satu sisi entitas utama kami adalah bentuk bantuan hukum struktural, terlebih kami memiliki badan otonom LLC ( LEMBAKUM LAWYER CLUB ) adalah advokat, dimana telah menjadi kewajiban etis bagi LLC untuk memberi bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Advokat. di Sisi lain Indonesia memiliki UU Bantuan Hukum yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin (accsess to justice) akan mudah diraih oleh masyarakat , Sarana lembaga ini di lengkapi dengan peraturan anggaran rumah tangga bertujuan untuk memudahkan kontrol kerja sekaligus memastikan keberlanjutan kerja-kerja paralegal menjadi lebih baik, berperan sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan aparatur hukum, kami di lembakum indonesia memberlakukan aturan yang wajib di patuhi dan di teladani juga memberikan pembekalan keilmuan hukum yang handal bagi setiap aktor yang ingin menjadi paralegal sejati,  sehingga diharapkan kedepan paralegal setiap lembakum di seluruh Indonesia memahami tugas pokok dan fungsi paralegal itu sendiri

Program sekolah pendidikan dan pelatihan paralegal di setiap LEMBAKUM sesungguhnya mewakili komitmen LEMBAKUM-INDONESIA untuk semakin banyak melahirkan aktor-aktor perubahan hukum dalam masyarakat. Hal ini sekaligus upaya mengikis citra yang kurang baik dimana advokat dipandang hanya berani membela yang bayar saja, sedangkan paralegal murni membantu secara cuma cuma karena tidak ada undang undang yang mengatur tentang jasa profesi paralegal, seharusnya para advokat sendiri merasa perlu dan membutuhkannya  bukan melakukan hal yang kontra produktif di penegakan hukum itu sendiri,  menegaskan undang undang bantuan hukum no 16 tahun 2011 bahwa lembakum ( lembaga bantuan hukum ) boleh merekrut para akademisi advokat dan paralegal, Program LEMBAKUM INDONESIA ini dipandang penting maka kami akan berusaha dan berupaya untuk terus melanjutkan serta meningkatkan kualitasnya, Banyak sekali potensi di dalam komunitas masyarakat untuk menjadi paralegal. Selain telah memiliki pengalaman menangani beragam persoalan, juga terbiasa bertindak menyelesaikan persoalan komunitasny dimana Dalam konteks pemberdayaan, aktor-aktor  penegak hukum ini adalah aset penting untuk dibekali, diteguhkan,serta dipertajam komitmen dan Siapapun dapat menjadi paralegal bahkan melanjutkan di jenjang profesi Advokat dimana lembaga kami tergabung dari para kader ormas, LSM, OKP, media, pemuka agama, pemuka adat, tokoh pemuda, serta anggota komunitas lainnya yang sudah mengerti hukum di masyarakat sesuai wilayah masing masing.

Berbicara tentang Hukum memang tak pernah terpisahkan dari masyarakat, dimana ada masyarakat disitu ada hukum yang kita kenal ” ubi societas ibi ius” maka dari itu lembaga lembaga bantuan hukum harus bekerja sama untuk meletakkan komitmen yang jelas dan tegas, maka ide dan gagasan apapun akan kembali menjadi permasalahan yang besar dari kegagalan suatu kebijakan pemerintah yang akan bertabrakan dengan arus besar kepentingan politis yang pragmatis di saat ekonomi masyarakat sedang tidak baik dari waktu ke waktu. Untuk itu kita harus mengambil sikap untuk membaharui komitmen dalam momentum yang tepat ini, kita bersama mendukung kebijakan pemerintah atas permenkumham no 1 Tahun 2018 bila perlu melakukan uji materil ke mahkamah konstitusi tentang undang undang Advokat yang selalu mengedepankan derajat hierarki dewasa ini, Profesi yang sesungguhnya menjadi harapan rakyat untuk memberikan pendampingan hukum terhadap para pencari keadilan dimana dewasa ini masyarakat butuh Kedamaian dan keadilan dan hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum yang baik telah terbukti manfaat mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan sesungguhnya dan yang paling substitusial adalah Hukum haruslah dibaharui dan tumbuh seiring perkembangan masyarakat yang membutuhkan, hukum jangan menjadi survival of the fittest dimana Hukum hanya menjadi milik orang-orang terkuat saja, maka Tidaklah berlebihan bila dikatakan, penerapan hukum kita masih cenderung pilih-kasih tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf a yang berbunyi “Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile ) yang mengedepankan kesetaraan untuk rakyat, diperlukan komitmen yang hidup dari semua pihak pemangku hukum dan kebijakan. Hukum haruslah menjadi panglima dalam mengatur hidup bersama.

Sejalan dengan kebijakan permenkumham no 1 tahun 2018 LEMBAKUM INDONESIA akan terus berjuang salah satunya terus mengadakan Pendidikan dan pelatihan Paralegal yang sudah di realisasi di setiap lembakum adalah kegiatan sebagai bagian dari calon praktisi hukum dan menjadi agen potential untuk perubahan lembaga maupun dampak sistemik kepada penegakan hukum yang positif termasuk dalam melakukan advokasi di masyarakat secara luas.

LEMBAKUM yang tergabung di LEMBAKUM INDONESIA adalah memegang teguh amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pengertian bantuan hukum lebih mengarah kepada legal aid. Ini bisa dilihat dari definisi yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum kepada orang miskin. Bagi masyarakat awam, besar kemungkinan terdapat kerancuan pemaknaan antara pengertian bantuan hukum secara umum dengan pengertian bantuan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Terlepas dari barbagai kalangan menganalisa pengertian bantuan hukum yang sudah di jelaskan di diatas,bagi kami LEMBAKUM INDONESIA tersimpan harapan yang besar akan terwujudnya keadilan yang tidak memihak, ada anggapan bahwa paralegal mampu atau tidak namun di LEMBAKUM INDONESIA antara advokat dan paralegal selalu bersinergi dengan baik terlebih mau menggunakan jasa legal aid atau legal assistance, namun yang lebih penting adalah keadilan harus tetap ditegakkan agar hukum dapat memiliki kekuatan supreme di mata masyarakat luas yang membutuhkan Karena bukan subjek hukumnya yang harus dihormati, tetapi hukum dan keadilan itu sendiri

Antonius barus ketua umum lembakum Garuda khatulistiwa mengatakan, Selama ini kami bergerak LBH Garka di Indonesia …
Memakai …

Putusan MK No.
88/PUU-X/2012

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak uji materi sejumlah pasal UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Dalam putusannya, MK berkesimpulan Pasal 1 angka (1), (3), (5), (6); Pasal 4 ayat (1), (3); Pasal 6 ayat (2), (3) huruf a, b; Pasal 7; Pasal 8 ayat (1), (2) huruf a, b; Pasal 9;  Pasal 10 huruf a, c; Pasal 11; Pasal 15 ayat (5); dan Pasal 22 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah menegaskan Pasal 9 memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Tak hanya advokat yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum.

Mahkamah menilai Pasal 1 angka 1, 3, 5, 6 UU Bantuan Hukum telah mengatur memberikan batasan dan arah yang jelas mengenai bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, standar bantuan hukum, dan kode etik advokat yang tidak mengandung pertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Mahkamah meski paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum diberi kesempatan memberikan bantuan hukum kewajiban advokat memberi bantuan hukum secara cuma-cuma tidak dibatasi, tidak dikurangi, dan tidak dihilangkan oleh berlakunya UU Bantuan Hukum

Sihabudin zuhri Ketum Lembakum Anak Negeri : Segera kita bentuk  Persatuan Paralegal Indonesia.
Ambil yg satu visi misi tanpa diselubungi stake holder yg masih berkeliara

Dr.Drs Jorry Sam M.Hum Psikolog direktur SDM Lembakum indonesia Saran saya, buat
Perkumpulan Paralegal Indonesia dilegalkan melalui Notaris.

Kemudian membuat Judicial Review ke Mahkamah Agung untuk mengcounter Undang2 Advokat, secara otomatis membantu Permenkumham 1/2018, DISKUSI Terbuka dlm konteks Rasionalitas (Brainstorming)

Lazimnya berdiskusi itu baik di forum ilmiah ataupun non ilmiah, ada Topik/Tema dan Substansinya yg dipercakapkan bersama utk menemukan titik poinnya dlm diskusi tsb.

Diskusi tdk sama dengan diskursus (term filsafat).

Jika dlm diskusi terbangun nuansa pedagogis (edukatif), Sementara dlm diskursus tidak, ada yg hrs dipertahankan oleh yang bersangkutan.

Sepengetahuan kami, DISKUSI Terbuka itu akan bermuara pada Objektivitas, terlepas dari:
Kepentingan,
Minat,
Keyakinan,
Sejarah dan
Budaya dan lain lain.

Esensi diskusi ini adalah Permenkumham 1/2018 tentang Paralegal.

Saya mengomentari bahwa lahirnya Permenkumham tsb sejatinya sangat membantu dan memfasilitasi bagi para Advokat dlm melakukan pendampingan Hukum dg berbagi kepada Paralegal yg beroperasi di kecamatan, desa bahkan di daerah2 yg tdk dpt dijangkau oleh para Advokat, Artinya sejatinya sdh terbangun Sinergitas diantara Advokat dan Paralegal utk melakukan pendampingan Hukum kepada masyarakat yg membutuhkan, Dari sinilah berkembang dinamikanya mulai dari  Analisis, Pemikiran,  pandangan rasional serta yg konkrit.

Sejatinya Undang2 dan Permen saling melengkapi secara legal-formalnya bagi Advokat dan Paralegal, tdk ada weaknesses dlm konteks Legalistik.

Namun ketika MA mereview uji materil yg disampaikan oleh Sejumlah Advokat kemudian di publish maka reaksi psikologi massa semakin terdesiminasi.

Pada bulan April lalu, saya diberikan masukan oleh sejumlah Pakar Hukum, agar Paralegal melakukan upaya urun rembuk utk membentuk PPI. Kemudian melakukan upaya Judicial Review ke MA.

Tujuannya adalah utk mengantisipasi jika ada sejumlah Advokat melakukan Judicial Review ke MA, Ternyata terjadi.

Dengan demikian, Solusi Alternatif Paralegal adalah dengan membentuk suatu Wadah yaitu  perkumpulan atau persatuan paralegal indonesia utk:

1. Melakukan Judicial Review terhadap Undang2 Advokat

2. Advokat seolah olah memiliki Hak  mendominasi dlm pendampingan Hukum di dalam maupun luar pengadilan.

3. Hak Paralegal yg telah disahkan oleh Negara melalui Permenkumham patut dihormati dan dihargai oleh Para Advokat di Republik ini utk bersama sama menangani Persoalan Hukum di masyarakat.

Novian Ansori ketua umum lembakum keris siginjay,  persoalannya kenapa mereka tidak mau disaingi dengan permenkumham no 1 tahun 2018 karena hati telah tertutup keegoisan dan merasa hanya mereka yang berhak menjalankan kalo kita mampu jangan dijadikan rival dech permenkumham itu tunjukan bahwa permenkumham itu bukan batu sandungan mari berlomba lomba untuk menegakan keadilan payah kalo udah sombong, Mari berdo’a sejenak untuk patriot patriot bangsa penolak permenkumham biar diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan dan kesuksesannya dalam penolakan permenkumham, doa nya dalam hati aja tapi yang baik2…berdo’a dimulai  Himbauan yg sangat memotifasi, Paralegal tetap harus berjuang sesuai dgn hati nurani.
Advokat dan paralegal haruslah bisa bergandeng tangan dan seiring sejalan,Paralegal bukan pesaing advokat tapi harus saling mengisi, Materi diskusi yang esensialistis adalah ketika sejumlah Advokat melakukan Judicial Review ke MA (fokus direduktif), jangan melebar.

M Bayu Firmansyah ketua umum lembakum BANPK, Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang penyelenggaraan peraturan perundangan, Didalamnya memuat hirarki pembentukan peraturan perundang2an, MK mengabulkan sebagian dr tuntutan dalam permenkumham no. 1 th. 2018 ttg paralegal dan pemberi bantuan hukum dapat kita kaji bahwasanya UU lebih tinggi dari hany sekedar peraturan mentri, Namun seyogyanya, Disini ada kekeliruan..
Alasan menkumham mengeluarkan permenkumham sendiri dapat dinilai bahwasanya masyarakat membutuhkan para penegak bantuan hukum yang lebih dr hanya sekedar mereka advokat.. krena jumlah kaum marginal lebih banyak dari pada kaum integritas..
Dan dapat dinilai bahwa secara konteksnya dinilai hal ini perlu kajian mendalam..
Dan bahasa perundang2an didalam permenkumham masih banyak menjadi polemik advokat yang memiliki arti ambigu bagi mereka..
Jadi pada dasarnya bila dilihat dr berita diatas.. mereka takut akan banyaknya paralegal yang muncul dapt menenggelamkan peran advokat, Yang akhirnya advokat kembali pecah seperti dahulu sebelum adanya UU ttg advokat jadi perlu jalan keluar untuk menyelematkan permenkumham no. 1 th. 2018 ini dengan membentuk suatu perkumpulan paralegal Indonesia yang menaungi seluruh paralegal indonesia..
Dan kalau bisa pemerintah bisa mnerbitkan UU ttg paralegal
Sehingga derajat antara paralegal dg advokat sama..
Dan ajukan yudicial review untuk menguatkan bahwasanya peran paralegal itu sangat diperlukan di Indonesia mengingat warga indonesia sendri yang sangat membutuhkan kondisi ini, Pahami pengantar ilmu hukumnya untuk memahmi konteks permasalahan ini sebenernya..
menurut salah satu pakar hukum yang pernah berdiskusi dg saya mengenai tematik ilmu hukum
Ketika kita ingin mengajukan sebuah komentar hukum.. maka harus khatam dulu ilmu ttg hal yang akan dikomentarkan..
Karena hukum di indonesia selalu berkembang mengikuti zaman
Bukan zaman mengikuti hukum.
Jd secara korelasi hukumnya pun bsa dilihat secara pragmatis yang memang perlu dilihat dan dikaji.

Wawan Setiawan Sidik ketua umum lembakum GNH-LI, Lapisan tata pengaturan etika ruang pergerakan kehidupan Indonesia atau 7 lapis bumi Indonesia :

7. Rukun Tetangga
6. Rukun Warga
5. Desa
4. Kecamatan
3. Kabupaten/kota
2. Propinsi
1. Pusat

Permenkumham no.  1 tahun 2018, merupakan salah satu bentuk upaya untuk pemerataan keadilan hukum,  agar sampai pada semua lapisan bumi Indonesia , juga untuk menghilangkan slogan ” hukum milik orang berkuasa atas ilmu, uang dan kekuasaan “, …

Permenkumham no.  1 tahun 2018, merujuk pada sebuah pembuktian akan sebuah kemerdekaan pada Rakyat atas hak nya mendapatkan keadilan hukum yang sama.

Siapapun dan dimanapun yang berusaha untuk membatalkan kemerdekaan hak pada rakyat
(Permenkumham no.  1 tahun 2018), menjadi wujud dari rupa khianat atas amanah perjuangan kemerdekaan pada keadilan hukum atas rakyat , dengan ini Rakyat/RohAyat selaku pemilik kedaulatan negara sekaligus pemegang amanah hukum pengendalian Alam dari-Nya, menyatakan bahwa siapa saja dimanapun perorangan atau kelompok, yang berusaha mempermasalahkan dan berupaya membatalkan kemerdekaan hak pada rakyat,  maka upaya tersebut adalah rupa upaya menantang RohAyat, upaya menantang pemilik kedaulatan negara, upaya menantang pemilik kendali aturan dan pengaturan atas alam.

Kami GNH-LI beserta semua pasukan Alam nya, siap bersatu padu bersama-sama dengan semua saudara dan sahabat di Lembakum Indonesia, untuk bergerak menghadapi tantangan setiap orang ataupun kelompok yang berusaha menghilangkan kemerdekaan hak pada Rakyat atas keadilan hukum

John Arianto sekertaris jendral lembakum Madani, batasan paralegal sendiri masih sangat luas, belum lagi menyoal standarisasi kualitas paralegal serta kode etik. Yg umumnya saat ini masih diserahkan pada masing2 organisasi pemberi bantuan hukum.

Ini pekerjaan besar buat lembakum menciptakan breakthrough yg bersistem wabil khusus thd paralegal, Impossible kalau para advokat ajukan JR tanpa memahami keseluruhan konteks dan simpul2 korelasi hukumnya, negara sudah hadir memberi ruang utk menjembatani jalan panjang menuju keadilan bagi masyarakat. Di poin ini kita apresiasi dan tetap berpikir positif.

Foundation of justice ..

Lembakum-indonesia