Dr. Jorry Sam M.Hum Psikolog LEMBAKUM INDONESIA


Sharing is caring!

Sihabudin zuhri

Ketua umum lembakum anak negeri

Special dan mahalnya sebuah keadilan….

Bagi sebagian orang “keadilan” hanyalah menjadi ungkapan yang merdu didengar saja, karena bagi mereka, “keadilan” itu tak pernah mereka dapatkan.
Manakala keadilan menjadi sekadar komoditas yang hanya bisa didayagunakan untuk mereka yang bisa membayar harganya, sedangkan yang tidak kuat bayar akan berada di luar perlindungan, maka yang akan terjadi adalah suatu disintegrasi dan datangnya bencana sosial (social disaster).
Pandangan demikian ini memang masih sering terdengar mengingat ekspetasi masyarakat luas akan terpenuhinya rasa keadilan begitu besar. Sekecil apapun tanggapan masyarakat terhadap putusan hukum hakim tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat yang menjadi salah satu sasaran dari putusan hukum hakim secara umum adalah masyarakat, terutama pencari keadilan.
Tidak dapat disalahkan memang jika masih ada yang berpikir demikian. Bagaimana tidak, memang kenyataannya di lapangan terjadi hal-hal yang demikian.

Semoga amanah UU no.16 tahun 2011 ttg Equally Before Law.keadilan hukum teristimewakan bagi kaum marginal khususnya dan seluruh warga NKRI pada umumnya..Ya Allah Ya Ghafar Ya Adli Ya Hakim berikanlah kekuatan dan kesabaran Lembakum Anak Negeri mampu mengemban amanah tsb diatas.aamiin YRA

 

Dr. Jorry Sam M.Hum Psikolog M. Hum, Psikolog

Tanggung jawab dan Keadilan

Salah satu pertanyaan yg perlu diajukan terhadap Etika adalah “dimanakah kita menempatkan Keadilan?? Pertanyaan ini perlu kita diskusikan bersama.

Dlm Etika primordial atay tradisonal, tanggung jawab merupakan suatu peristiwa dimana kita berhadapan dg orang lain. Dlm situasi ini, kita bertanggung jawab utuh terhdp orang lain. Namun, kita tdk dpt memberikan diri secara utuh kepada seseorang. Mengapa??

Krn ada banyak “orang lain”. Realitas ini menimbulkan tuntutan utk bersikap Adil. Padahal Pengalaman eksistensial, tanggung jawab yg utuh itu nampaknya tdk memberikan cela utk memikirkan atau merefleksikan apapun, termasuk tuntutan Keadilan.

Situasi tanggung jawab Primordial/tradisional mendahului segala refleksi. Dalam bahasa teknis Etika Filosofis, nampaknya titik tolak hanya mengakomodir prinsip sikap baik, tetapi tdk mampu menampung Prinsip Keadilan.

Perspektif UU No.16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum.

UU ini memberikan Legitimasi Yuridis, terhadap Eksistensi Paralegal sebagai bagian dari Pemberi Bantuan Hukum. Sebelum lahirnya UU ini, Paralegal dalam menjalankan Peran dan Tugasnya kerap mendpt resistensi dari APH maupun Pemerintah.

Dalam rangka mengejawantahkan Akses terhdp Keadilan bagi tiap individu. Terutama bagi orang yg termarginalkan atau tdk mampu agar mendptkan Jaminan dlm Pemenuhan Haknya atas Bantuan Hukum.

Jaminan tsb merupakan implementasi dari Prinsip Persamaan dihadapan Hukum (Equality before the law) sbgm amanat Konstitusi dlm Pasal 28D dan Pasal 28 UUD 1945.

Pemerintah, sbg Penyelenggara Negara memiliki tanggung jawab dlm Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum sbg Hak Konstitusional warga negara.

Bantuan Hukum diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (Lembakum) atau Organisasi Kemasyarakatan yg memberi layanan Bantuan Hukum.

Inilah bentuk Legitimasi Yuridis terhdp Eksistensi PARALEGAL dlm pemberian layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat yg marginal atau kelompok masyarakat tertentu yg berhadapan dg masalah hukum.

Pembina YLI: Fokus pembahasan yang akan disampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah seputar tanggung jawab keadilan, saya maknai ini topik sangat menarik, saudaraku Dr Jorry sam upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional memerlukan kesungguhan untuk menegakkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, untuk menuju ke arah demokrasi adalah merupakan sebuah proses (demokratisasi) yang panjang, sebaiknya kita memperhatikan tahapan yang bijak umpama bibit-bibit generasi perlu disemai, dipelihara, dipupuk dan dikembangkan, sehingga dapat tumbuh menjadi dewasa dan berkembang secara mandiri. Untuk itu, sangatlah diperlukan adanya kesadaran dari berbagai komponen bangsa ini untuk selalu bersikap dan berperilaku demokratis yang baik, Mekanisme pengawasan dari pemerintah yang belum berjalan dengan baik perlu ditingkatkan dengan sungguh sungguh agar menjadi kekuatan untuk chek and balance dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga dapat mencegah tindakan-tindakan aparat yang menyimpang dari aturan, hakekat pelayanan kepada masyarakat adalah citra untuk melayani dirinya sendiri dan lingkungan untuk menciptakan kondisi agar setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dimana konsistensi aparat birokrasi terhadap terhadap masyarakat jauh dari maksimal, berkaitan dengan penerapan etika birokrasi dalam pelayanan publik perlu adanya penyatuan pikiran dan perkataan yang bermuara kepada tindakan, sehingga aturan yang telah ditetapkan tidak dijadikan symbol saja, akan tetapi benar-benar harus direalisasikan secara faktual dalam pelayanan. Dengan demikian, masyarakat pengguna jasa dapat menikmati pelayanan dari aparat birokrasi secara efesien, tanggap, dan akuntabel.

Melanjutkan diskusi tentang peran lembakum sebagai lembaga bantuan hukum untuk masyarakat luas sangat ironis sekali ketika dukungan pemerintah kepada organisasi bantuan hukum yang masih kurang, sehingga bantuan hukum pun masih minim. “Bantuan hukum yang ada juga belum memberikan solusi karena dukungan pemerintah masih minim. Dukungan pemerintah kepada organisasi bantuan hukum ( OBH ) masih kurang sehingga untuk membantu korban juga dari advokat masih sangat minim karena Masih ada keterbatasan peran dan jumlah advokat, merujuk kepada tema paralegal sesuai permenkumham no 1 tahun 2018 Sebagai jawaban pemerintah untuk bantuan hukum yang merata antara kota besar dengan daerah terpencil serta sebagai upaya untuk memenuhi bantuan hukum untuk masyarakat miskin, paralegal baik yang berlatar belakang hukum maupun non-hukum kini diperkuat eksistensinya untuk menjangkau bantuan hukum. Bukan hanya untuk perkara non-litigasi, namun juga mulai memasuki ranah litigasi sesuai Pasal 11 bahwa paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar, juga bahwa perlu di perhatikan di pada ketentuan Pasal 15 yang mewajibkan kepada masing-masing pemberi bantuan hukum (PBH) untuk membuat kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal. Kode etik tersebut kemudian dilaporkan kepada BPHN mengacu Pasal 4 Permenkumhan No. 1 Tahun 2018 diatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat direkrut menjadi paralegal.

Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

Praturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752)

Semoga bermanfaat

LEMBAKUM INDONESIA
foundation of justice

Dr. Jorry Sam M.Hum Psikolog

Ilmu komunikasi

Ilmu Komunikasi itu sangat esensialistis bagi kehidupan Individu, Kelompok bahkan Institusi atau Lembaga.

Ironis, jika belum memahami Ilmu Komunikasi maka statementnya akan incoherence.

Yg paling krusial dan penting dlm membangun relasi sosial adalah pahami Ilmu Komunikasi

 

LEMBAKUM INDONESIA

foundation of justice

 

 

Lembakum-indonesia